topmetro.news – Fraksi PDI P DPRD Medan menyoroti situasi keamanan Kota Medan yang akhir-akhir ini kurang kondusif karena masih sering terjadi aksi begal. Sehingga, menimbulkan keresahan dan rasa tidak nyaman bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, Fraksi PDI P DPRD Medan mendorong Polrestabes Medan dan jajarannya untuk gerak cepat meningkatkan operasi pengamanan pembersihan premanisme dan pelaku begal di Kota Medan.
Hal tersebut juru bicara Fraksi PDI P DPRD Medan, Daniel Pinem katakan dalam penyampaian pemandangan umum fraksinya terhadap penjelasan Walikota Medan terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022, di ruang paripurna DPRD Medan, Senin (19/6).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah. Turut hadir para anggota DPRD Medan serta Walikota Medan, M Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota, Aulia Rachman. Lalu Sekda Wiriya Alrahman dan para pimpinan OPD Pemko Medan.
Dalam pemandangan umumnya, Daniel menambahkan, seiring dengan dukungan pengamanan untuk pembersihan premanisme, Fraksi PDI P DPRD Medan mengusulkan agar bantuan anggaran ke Polrestabes Medan dapat di alokasikan di APBD Pemko Medan. “Kita berharap Pemko Medan atau unsur Forkopimda Kota Medan peduli menciptakan Kota Medan kondusif,” ajaknya.
Daniel juga bahwa Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Walikota Medan M Bobby Afif Nasution yang berencana akan menaikkan honor kepala lingkungan (Kepling) pada tahun 2023. Kenaikan itu setara dengan upah minimum kota (UMK) Kota Medan merupakan kebijakan dan keputusan yang sangat tepat. Mengingat tugas dan tanggungjawab serta beban kerja yang para Kepling hadapi semakin berat.
“Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh rencana Walikota Medan yang akan menaikkan honor Kepling. Termasuk pemberian THR dan tunjangan lainnya dianggarkan pada Perubahan APBD Kota Medan TA 2023,” tandasnya.
Hindari Pungli
Harapannya dengan kenaikan honor Kepling, kinerjanya semakin meningkat dengan menghindari segala bentuk-bentuk pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat.
Berikutnya, terkait tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sudah mulai. Oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Pemko Medan tetap kordinasi dengan KPU terkait dengan pendataan pemilih. Sehingga seluruh warga Kota Medan yang telah memenuhi syarat untuk memilih, dipastikan telah terdaftar. Sehingga hak suaranya sebagai pemilih dapat berguna dengan baik pada pemilu nanti.
reporter | Thamrin Samosir
